F-TNI tidak Tuntut Kompensasi setelah Ditarik dari MPR

Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan meminta kompensasi apa pun terhadap posisi TNI dalam kancah perpolitikan nasional terkait dengan penarikan anggota Fraksi TNI/Polri dari keanggotaan di MPR.

Penegasan itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, kemarin, usai mengikuti lomba lari yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-59 TNI yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta. Hanya Panglima TNI berharap, dengan penarikan fraksi TNI dari MPR, anggota majelis terpilih bisa mendorong dan memperjuangkan TNI menjadi lebih profesional karena TNI telah bertekad tidak lagi bermain dalam tataran politik praktis dan menjadi alat pertahanan yang dimiliki bangsa Indonesia.

"Berakhirnya Fraksi TNI/Polri di MPR adalah sebuah bentuk komitmen dari TNI dan Polri untuk tidak lagi bermain dalam tataran politik praktis," jelas Endriartono. Ditambahkan, semua pihak harusnya memahami, sebagai konsekuensi TNI untuk tidak berpolitik praktis, TNI lebih cepat menarik keberadaan fraksinya di parlemen dari rencana awal tahun 2009 dan dipercepat menjadi tahun 2004 ini.

Diungkapkan Panglima, dengan dipercepat mengosongkan keberadaan TNI di MPR berarti akan lebih bagus dan dapat mengelola institusi TNI yang terarah. "Usai tidak ada lagi Fraksi TNI di Majelis, TNI akan lebih memfokuskan diri pada masalah keamanan. Karena TNI adalah milik negara, tugas wakil rakyat saat ini, mempunyai kewajiban dan harus memperjuangkan TNI menjadi tentara yang profesional. Kita betul-betul meninggalkan politik praktis dan memfokuskan diri di masalah pertahanan," tegasnya.

Meski ada tawaran pada tahun 2009 anggota TNI bisa memilih dalam pemilu, menurut Panglima, TNI masih melihat dan menunggu situasi politik serta kehidupan demokrasi yang sehat. Terkait dengan adanya keinginan dari beberapa kalangan bahwa tentara juga berhak ikut memilih dalam pemilu, Endriartono mengatakan bahwa hal itu sangat tergantung pada situasi politik mendatang, pada tahun 2009.

Dalam pandangan Panglima, jika partai politik masih mencoba meminta dukungan TNI atau menarik-narik posisi TNI, berarti tentara atau keluarga besar TNI tidak ikut memilih.