'Jangan Tarik TNI ke Kancah Politik'

Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengimbau setiap pihak agar tidak mencoba menarik TNI kembali ke kancah politik dan memanfaatkan TNI untuk memenangkan Pemilu 2004.

Panglima TNI mengungkapkan hal itu kepada pers di Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin. Dijelaskan Panglima TNI, pihaknya menyadari, sebagai bagian dari komponen bangsa, TNI harus ikut menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2004.

''Sebab, Pemilu 2004 merupakan tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pemilu untuk menuju pada tatanan masyarakat demokrasi yang sehat,'' katanya. Menurut Panglima, sejak UUD 45 diamendemen, pemilu yang akan datang adalah pemilu terbesar yang dilaksanakan, karena dalam Pemilu 2004 masyarakat harus memilih anggota DPR pusat, DPRD, dan DPD yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. ''Karena itu, ini merupakan hal yang signifikan dan TNI bertekad pemilu harus bisa berjalan dengan sukses.''

Dalam Pemilu 2004 pulalah, masih kata Panglima TNI, militer akan menunjukkan konsistensinya dalam mengimplementasikan paradigma baru TNI, bahwa TNI tidak lagi berperan di bidang politik serta tidak lagi menjalankan politik praktis dan politik partisan. ''TNI bertekad untuk benar-benar bertindak netral dan tidak memihak kontestan mana pun.

Kami juga akan menyiapkan sebaik-baiknya kekuatan TNI, yang ada agar bisa membantu pengamanan setiap tahapan pemilu.''

Seiring dengan tekad TNI tersebut, Panglima meminta agar semua pihak jangan ada yang mencoba menarik-narik TNI untuk kembali pada kancah politik. Tujuannya, membuat TNI kembali menjalankan politik partisan.

''Ini penting. Sebab selama masih ada yang mencoba-coba berbuat seperti itu, demi memenangkan kekuatan politik yang ada. Saya tidak yakin arah reformasi akan berjalan ke arah yang benar.''

Panglima menambahkan, arah yang benar dari reformasi adalah terciptanya suatu tatanan masyarakat demokratis dengan sistem demokrasi yang sehat. Hal itu dapat membawa masyarakat kepada tercapainya cita-cita nasional. ''Karena itulah, kalau ada elite politik atau parpol yang memiliki niat untuk menggunakan TNI untuk kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan reformasi, lebih baik diurungkan saja. TNI yang tidak netral dan berpihak pun akan menggagalkan suksesnya Pemilu 2004.''

Terkait dengan hak pilih TNI, Panglima kembali menjelaskan bahwa TNI belum akan menggunakannya. Tujuannya, antara lain agar TNI tidak mudah ditarik ke kanan dan ke kiri. ''Walau diberi hak untuk memilih, kami tidak akan menggunakannya. Hal itu dilakukan mengingat situasi perpolitikan nasional yang belum kondusif bagi TNI untuk bersikap netral.'' Menanggapi pertanyaan apakah TNI sudah melihat indikasi adanya kepentingan yang mencoba-coba menarik TNI dalam perpolitikan nasional, Panglima TNI mengaku, sejauh ini memang belum ada, sedangkan ihwal penyaluran aspirasi TNI, mengingat sejak 2004 TNI tidak lagi memiliki wakil di DPR, Panglima mengatakan setiap kekuatan politik yang terpilih di negeri ini harus senantiasa memikirkan kepentingan TNI.