TNI Netral dalam Pemilu 2004

TNI akan bersikap netral dalam Pemilu 2004, dan akan memberikan sanksi kepada anggotanya yang melakukan penyimpangan terhadap instruksi itu.

Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menegaskan hal itu kepada pers, usai memimpin rapat pimpinan (rapim) TNI 2004 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/1) lalu.

Menurut Endriartono, TNI tidak akan mendukung kontestan mana pun, termasuk calon presiden dan wakil presiden tertentu, dalam pemilu mendatang. Sebab, TNI sudah bertekad untuk tidak berpihak.

"Sikap netral secara konsisten ini kita tunjukkan dan tetapkan, baik pada tingkat perseorangan, institusi terkecil, sampai tingkat Markas Besar TNI melalui kebijakan dan tindakan di lapangan," tegasnya.

Jajaran TNI, lanjut Endriartono, tidak menginginkan adanya penyimpangan sekecil apa pun dalam menjaga netralitasnya pada Pemilu 2004. Sebab, penyimpangan sekecil apa pun yang dilakukan TNI, akan berdampak pada kepercayaan masyarakat dan bangsa Indonesia kepada TNI.

"Jika nanti terjadi penyimpangan, TNI akan menerapkan sanksi kepada para anggotanya," ujar Panglima TNI didampingi KSAL Laksamana Bernard Kent Sondakh, KSAU Marsekal Chappy Hakim, Wakasad Letjen Joko Santoso, dan Kasum Letjen Djamari Chaniago.

Keterangan resmi Mabes TNI menyebutkan, sanksi bagi prajurit TNI yang kedapatan tidak bersikap netral akan diproses secara internal. Bentuk sanksi akan disesuaikan dengan pelanggarannya, yakni pelanggaran disiplin. Sebab, menjaga netralitas sudah merupakan perintah dari Panglima TNI.

Menurut Endriartono, tidak digunakannya hak pilih anggota-anggota TNI pada Pemilu 2004, adalah karena TNI ingin menunjukkan pihaknya tidak lagi mempunyai kepentingan di bidang politik. Dengan berakhirnya masa bakti anggota legislatif dari TNI setelah Pemilu 2004, TNI akan memfokuskan diri pada tugas utamanya, yakni pertahanan negara.

'Task Force'

Sebelumnya, Endriartono mengemukakan, TNI mengusulkan pembentukan satuan tugas (task force) dalam rangka pengamanan Pemilu 2004 bila ditemukan adanya indikasi gangguan yang memerlukan penanganan khusus. Pembentukan taks force itu, ujarnya, merupakan sikap proaktif TNI dalam menyukseskan Pemilu 2004.

"Karena pemilu adalah agenda nasional, TNI perlu bersikap proaktif dalam mengantisipasi pelaksanaan tugas bantuan kepada Polri maupun pemda. Bentuknya, jauh-jauh hari TNI akan memberikan saran kepada Polri dan pemda tentang pembentukan task force. Itu dilakukan bila ada indikasi yang memerlukan penanganan khusus yang melibatkan kekuatan TNI," tuturnya.

Menanggapi usulan tersebut, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono kemarin mengatakan, pemerintah menghargai inisiatif pengamanan Pemilu 2004 itu. Pembentukan task force, seperti dilontarkan Panglima TNI itu, merupakan bentuk tanggung jawab fungsional aparat keamanan bersama pemerintah. "Penanggung jawabnya adalah Kapolri," ujarnya.

Menurut Endriartono, keikutsertaan TNI dalam menyukseskan Pemilu 2004 memang menjadi agenda utama dalam Rapim TNI 2004. Ada empat tujuan yang ingin dicapai seiring dengan digelarnya rapim tersebut.

Pertama, menyamakan visi, persepsi, dan interpretasi TNI dalam menghadapi Pemilu 2004. Kedua, meningkatkan koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas TNI secara optimal.

Ketiga, untuk memperoleh masukan atau evaluasi tentang perkembangan situasi menjelang Pemilu 2004. Keempat, mempersiapkan kemungkinan ditugaskannya pasukan TNI untuk tugas bantuan Pemilu 2004.

Usai rapim yang dihadiri seluruh panglima komando utama dan petinggi TNI itu, Endriartono juga mengungkapkan, meski peran TNI tidak lagi sama dengan sebelumnya, bukan berarti TNI tidak memiliki tanggung jawab terhadap keamanan Pemilu 2004. Sebab, TNI merupakan salah satu komponen bangsa yang dipercaya oleh masyarakat.

"Karena itulah, TNI akan tetap mengantisipasi upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menggagalkan Pemilu 2004. Bagi TNI, suksesnya Pemilu 2004 merupakan suatu keniscayaan," katanya.

Khusus pengamanan di daerah konflik, Endriartono mengatakan, TNI akan tetap memberikan perhatian khusus guna mencegah terjadinya sabotase dan teror yang dapat menggagalkan Pemilu 2004. Sebab, kemungkinan terjadinya sabotase dan teror oleh kelompok separatis dan radikal sangat besar.

"Mereka tidak menginginkan suksesnya pemilu. Karena mereka beranggapan, suksesnya pemilu akan menyudutkan posisi dan memperkecil ruang gerak mereka," paparnya.

Untuk itu, jelas Endriartono, TNI akan mengadakan penyesuaian gelar kekuatan di daerah konflik. Sehingga, pengamanan Pemilu 2004 di daerah konflik menjadi prioritas utama.